Kamis, 17 Februari 2011

Sistem Perekonomian indonesia


BAB I
Pendahuluan
Di Indonesia,pemerintahan mempunyai peran penting sebagai wasit dalam perekonomian Indonesia.agar pemerintahan bertumbuh dengan baik perlu pemerintah yang bersih dan efektif serta pemerintahan yang sehat dan memiliki birokrasi yang efisien dan dapat mengawasi aliran modal yang masuk yang masuk kedalam negri sehingga terhindar dari praktek monopoli.salah satu penyebab dari kompetisi ekonomi yang tidak sehat adalah pemerintah yang tidak sehat.
Berikut kita bahas lebih lanjut mengenai sistem ekonomi Indonesia.

BAB II
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGERTIAN SISTEM EKONOMI
 Banyak pendapat yang meberikan pendapat yang memverikan pengertian mengenai apa sebenarnya yang dimaksud sistem ekonomi.
Menurut Dumairy (1996) yaitu suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek,barang-barang ekonomi sebagai objek serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi.
Menurut Sheridan (1998) yaitu economi system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness.Dalam kata lain ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.
Menurut Sanusi (2000) meguraikan pendapat-pendapat dari sejumlah orang yaitu sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri asa sejumlah lembaga atau pranata yang saling memengaruhi satu dengan yang lain yang ditujukan untuk ke arah pemecahan problem perekonomian.
Sanusi menyebutkan ada 7 elemen penting dari sistem ekonomi:
1.Lembaga-lembaga/pranata-pranata ekonomi
2.Sumber daya ekonomi
3.Faktor-faktor produksi
4.lingkungan ekonomi
5.Organisasi dan manajemen
6.Motivasi dan perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam sistem itu.
7.Proses pengambilan keputusan
 SISTEM-SISTEM EKONOMI
Secara umum ada 3 macam sistem ekonomi yang dikenal didunia ini yaitu;
1.Sistem ekonomi liberal/kapitalis, menurut Sanusi adalah suatu sistem ekonomi di mana kekeyaan yang diproduktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual,adapun tujuannya untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif.
2.Sistem ekonomi sosialis, menurut Dumairy (1996) yaitu pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan pusat.satu hal yang penting adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.sistem ekonomi ini dianut oleh Uni Soviet dan negara-negar komunis di Eropa Timur,dan masih diterapkan di Korea Utara.
3.Sitem ekonomi campuran, adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.menurut sanusi sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda.
SEJARAH SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia menurut Dumairy menegaskan sebagai berikut ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi tak ada alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita kapitalis atau sosialis.jadi secara konstitusial sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis dan bukan pula sosialisme.
Menurut Sanusi sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum diamendemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi pancasila dan ekonomi dengan menitik beratkan pada koperasi terutama pada masa ordelama sebelum tahun 1996 dan hingga kinni masih berkembang dalam masa pemerintahaan Indonesia baru (1999) setelah berjalannya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan.tetapi inipun belum banyak dikenal karena hingga kini masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuranyakni sistem ekonomi pancasila si samping ekonomi menitik beratkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.
Ada tiga asas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 (sebelum amandemen 2000) yang membentuk sistem ekonomi Indonesia yakni keanusiaan,persaudaraan dan gotong royong.
Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen antara lain tercantum dalam pasal 27,33,34. Pasal 33 dianggap sebagai pasal terpenting yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia yakni prinsip deokrasi ekonomi secara rinci,Pasal 33 menetapkan tiga hal,yaitu sebagai berikut:
1.Perekonomian disusun sebagai usah bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2.Cabang-cabang produksi yang para dan penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara
3.Bumi dan air dan kekeayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Sedangkan pasal 27 ayat 2 menetapkan bahwa setiap warga negara WNI berhak atas perkejaan serta penghidupan yang layak da pasal 34 menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara
1.Sistem Ekonomi Pada Masa Penjajahan Belanda
Menurut Sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan belanda sejarah ekonomi kolonial Hindia Belanda dapat dibagi dala tiga episode: sistem merkantilisme ala VOC sekitar tahun 1600-1800 ,sistem monopoli negara ala sistem tanam paksa pada tahun 1830-1870 dan sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945.
Sistem ekonomi ini kolonial ini di satu sisi meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia,namun disisi lain melahirkan budaya cocok tanam.sebenarnya pemerintah Hindia Belanda telah enjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia pada masa itu, Indonesia merupakan pengekspor terbesar sejumlah komoditas premier khususnya gula,kopi,tembakau,teh,kina,karetdan minyak kelapa sawit.
Namun seperti yang telah dikatakan sebelumnya perkembangan ekonomi yaang pesat itu tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.Menurut dataa statistik 1930 penerimaan Hindia Belanda yang sekitar 670 juta gulden sat itu 59,1 juta penduduk pribumi hanya kecipratan 3,6 juta gulden (0,54%),sedangkan penduduk keturunan Tionghoa jumlahnya sekitar 1,3 juta orang dapat 0,4 juta gulden.sisanya 665 juta gulden (99,4%) dinikmati oleh warga Belanda yang Cuma berjumlah 241.000 jiwa.
2.Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Lama
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.namun demikian tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pengembangunan ekonomi.Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat memebeci dasar-dasar pemikiran barat,termasuk sistem ekonomi liberal/ kapitalisme.Menurut Soekarno, untuk mengusir atau mengimbangai kekuatan ekonomi barat berlandaskan kapitalisme –liberalisme, Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme,yaitu Marxisme.
Namun dalam praktiknya Soekarno menerpakn sistem ekonomi komando seperti yangditerapka khususnya dinegara-negara beraliran kounis,seperti Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur dan Cina.dengan sistem ini semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi termasuk pemilihan industri yang akan dibangun,ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Selama periode orde lama (1945-1966) perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus bahkan sangat buruk karena hingga menjelang akhir 1940-an,Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan belanda, yakni pada Polisi I dan II. Akhirnya pemerintahaan Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965 Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri akibatnya, selama pemerintahan orde lama keadaan perekonomian indonesia sangat buruk.walapun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-66.
Pada tahun 1957, Soekarno mencanangkan “Ekonomi Terpimpin” yang lebih memperkuat lagi sistem ekonomi komando dan selama tahun 1957-1958 terjadi nasionalis perusahaan-perusahaan belanda.dengan pencanangan ekonomi terpimpin,sistem politik dan ekonomi indonesia semakin dekat dengan haluan/pemikiran sosialis /komunis.
Pada tahun 1963 , Soekarno menyampaikan konsep ekonomi yang dikenal Deklarasi Ekonomi berisi tekat untuk mengunakan sistem ekonomi pasar sebagai koreksi terhadap praktik-praktik ekonomi komando.namun tekat ini tidak dapat terlaksanan karena karena tidak mendapat dukungan dari partai-partai politik pada saat itu, dan pada akhirnya Deklarasi Ekonomi dilupakan hingga berakhirnya orde lama,sistem ekonomi Indonesia yang berlaku tetap sistem komando.
3.Sistem Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa orde baru yang lahir tahun 1966,sistem ekonomi berubah total.dalam era Soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakan kembali roda ekonomi.
Pada awal era Soeharto ini,Pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis yang menandakab sedang berlangsungnya suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi komando ke sistem ekonoi pasar,diantaranya adalah dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan investasi. Selain itu, pada masa yang sama, perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan pada masa orde lama dikembalikan ke pemiliknya.
Menjelang akhir dekade 1960-an, atas kerja sama dengan Bank dunia, IMF, dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut inter-government group on Indonesia (IGGI),yang terdiri asal sejumlah negara maju.
Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai dengan Repelita I (1969-1974), dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait seperti agroindustri.
Hasil dari usaha-usaha pemerintah orde baru untuk menghidupkan kembali roda perekonomian nasional dengan sistem ekonomi pasar dan didukung oleh kebijakan ekonomi di segala sektor dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan di dalam Replita cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro.
4. Sistem Pemerintahan pada masa Transisi
 Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997 nilai tukar Baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan “jual”. Yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya,awal dari krisis keuangan asia.
Menjelang akhir bulan Mei 1998 DPR untuk pertama kalinya diduduki oleh mahasiswa. Puncak dari keberhasilan gerakan mahasiswa tersebut di satu pihak dan dari krisis politik di pihak lain, adalah pada tanggal 21 Mei 1998, yakni Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Dr. Habibie.Tanggal 23 Mei 1998 terbentuk kabinet baru,awal dari terbentuknya pemerintahan transisi.
Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi.akan tetapi setelah setahun berlalu masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya,dan tidak ada perubahan-perubahan yang nyatra.akhirnya, banyak kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya pemerintahan transisi dari pada pemerintahan reformasi.
5.Sistem Pemerintahan Reformasi Hingga Kabinet SBY
Sistem ekonomi Indonesia cenderung semangkin kapitalis atau sistem ekonomi pasar semangkin luas diterapkan sejak era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang pada masa pemerintahan SBY. Ada dua dorongan utama yang membuat hal ini terjadi, pertama karena desakan IMF sebagai konsekuensi dari bantuan keuanagan dari lembaga moneter dunia yang diterima oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai proses pemulihan akibat krisis ekonomi 1997/98.
Langkah-langkah yang paling penting dan yang pada umumnya paling berat untuk dilakukan karena sering menimbulkan dampak negatif jangka pendek terhadap ekonomi dan gejolak sosial di negara peminjam adalah:
1.Menghilangkan segala bentuk proteksi, termasuk hambatan-hambatan nontarif, untuk meningkatkan perdagangan luar negeri dan arus investasi asing.
2.Menghapuskan segala macam subsidi dan menaikkan penerimaan pajak untuk penguatan fiskal.
3.Menerapkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif untuk menjaga stabilitas harga dan niai tukar uang nasional.
4.Memprivatisasikan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan sekaligus menguramgi beban keuangan pemerintahan.
5.Meningkatkan ekspor untuk meningkatkan cadangan devisa.
6.Meningkatkan efisiensi birokrasi dan menyederhanakan segala macam peraturan yang ada atau menghapuskan berbagai peraturan yang terbukti selama itu menimbulkan distorsi pasar untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
7.Mereformasikan sektor keuangan untuk meningkatkan efesiensi di sektor tersebut.

BAB III
KESIMPULAN
Sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan belanda sejarah ekonomi kolonial Hindia Belanda dapat dibagi dala tiga episode: sistem merkantilisme ala VOC sekitar tahun 1600-1800 ,sistem monopoli negara ala sistem tanam paksa pada tahun 1830-1870 dan sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945.namun perkembangan ekonomi yaang pesat itu tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.
Pada masa orde lama menerapkan sistem ekonomi komando dengan sistem ini semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi termasuk pemilihan industri yang akan dibangun,ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Pada masa orde baru hingga sekarang menerapkan sistem ekonomi pasar bebas Hasil dari usaha-usaha pemerintah orde baru untuk menghidupkan kembali roda perekonomian nasional dengan sistem ekonomi pasar dan didukung oleh kebijakan ekonomi di segala sektor dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan di dalam Replita cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro.

Sumber: http://google.org
             Tulus tambunan,Ghalia 2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar